Bogor jpkpnnews.co.id.- Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN), menggelar aksi damai di gerbang pintu masuk Pemerintah Daerah (PemDa) Kabupaten Bogor, menuntut adanya pembangunan Hotel Sayaga yang menelan anggaran Pemda luar biasa tetapi sampai saat ini masih terkatung -katung, begitu juga pekerjaan insprastuktur jalan banyak yang mangkrak seperti ada pembiaran. Kamis, (29/02/2024).
Dalam aksinya Ketua Umum JPKPN Bogor Raya, Riswan membeberkan agar Pemda terbuka dan mempublikasikan terkait anggaran serta memanggil seluruh pihak yang merugikan keuangan Negara agar bertanggung jawab.
Belum tuntas aksi damai lalu salah satu pihak dari Polres Bogor mengijinkan perwakilan JPKPN masuk kegedung serbaguna 4, agar berdialog langsung dengan PJ. Bupati kabupaten Bogor,, sesampainya di ruang rapat dan menunggu sampai satu jam lebih tak satupun dari perwakilan Pemda yang datang apalagi PJ, Bupati tidak berada di tempat, artinya ketua JPKPN merasa di tipu.
Masih didalam ruangan serbaguna, ketua JPKPN mengatakan kepada awak media yang sedang mengadakan peliputan dengan tegas bahwa, “dirinya merasa di tipu karena tidak bisa bertemu langsung dengan PJ. Bupati, dan akan segera menyurati APH dan KPK sesuai data yang kami dapat baik itu pembangunan Hotel Sayaga ,pembangunan jembatan Bomang yang menelan anggaran 44, milyar pada tahun anggaran 2022, dikerjakan PT. Priangan tetapi itu proyek gagal karena sampai saat ini belum masuk audit BPK, begitu juga banyaknya proyek Mangkrak 2023 belum ada penjelasan dari pihak PUPR, ,oleh sebab itu orasi hari ini tidak direspon saya selaku ketua umum merasa tertipu akan melayangkan surat dalam waktu dekat ini ke KPK dan APH Supaya cepat ditindak lanjuti semua temuan kami, tuturnya Rizwan , di depan para wartawan.
Dari keterangan Security yang menjaga Kantor Bupati menyampaikan bahwa Bapak sedang rapat diluar, sampai berita ini di muat Ketua JPKPN belum bertemu dengan PJ. Bupati ataupun Sekda. (NS).
