BOGOR ,Jpkpnnews,co.id. – Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dan anggaran yang semakin terbatas, Dinas Sosial Kabupaten Bogor menuai sorotan karena mengadakan kegiatan Workshop Manajemen Psikososial bagi Korban Bencana di Bali. Agenda yang berlangsung dari 11 hingga 13 November 2024 ini memunculkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN).
Sekretaris JPKPN, Andi Syatir, menilai bahwa keputusan untuk menggelar kegiatan di Bali kurang tepat, mengingat Kabupaten Bogor memiliki banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan serupa tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk perjalanan dan akomodasi luar daerah. “Di Kabupaten Bogor sendiri banyak tempat yang representatif untuk pelaksanaan workshop. Ini soal kepekaan di tengah situasi sulit. Mengapa harus jauh-jauh ke Bali?” ujar Andi.
Menurut Andi, kegiatan yang menggunakan anggaran APBD tersebut harusnya lebih efisien dan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bogor secara langsung. Ia mengkhawatirkan bahwa keputusan ini menunjukkan kurangnya prioritas dalam pengelolaan anggaran yang bijak, terutama ketika banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak di Kabupaten Bogor.
“Harapan kami, ke depan, Dinas Sosial bisa lebih selektif dalam merencanakan kegiatan yang menggunakan anggaran publik. Kami mendesak agar dana yang dialokasikan digunakan secara efektif untuk membantu warga yang membutuhkan di Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Bali, lengkap dengan detail jadwal dan lokasi acara. Namun, langkah ini justru memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas dan urgensi pelaksanaan workshop di luar wilayah Kabupaten Bogor.
( Syam ).
