Bogor, jpkpnnews.co.id.- Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah Nasional (JPKP NASIONAL) Bogor Raya mengeluarkan peringatan keras terhadap Perwakilan Jabatan (Pj) Bupati Kabupaten Bogor. Mereka menyoroti kurangnya respons yang ditunjukkan oleh Pj. Bupati terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, terutama Masyarakat Bogor.
Meskipun JPKP NASIONAL Bogor Raya telah melakukan orasi yang meluas dan disiarkan melalui berbagai media, termasuk online, cetak, serta spanduk dan banner, pemerintahan belum memberikan tanggapan yang memadai terhadap isu-isu yang diangkat.
Isu-isu penting yang terkait dengan kepentingan masyarakat lokal, termasuk kebijakan yang diduga merugikan dari Pj. Bupati, telah diperdebatkan secara tegas dalam orasi tersebut. Namun, kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap tradisi serta kearifan lokal, terutama dalam hal pentingnya silaturahmi, dipandang sebagai perhatian serius oleh JPKP NASIONAL Bogor Raya.
Mereka menegaskan bahwa sikap yang menunjukkan ketidaktahuan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal merupakan sebuah indikator serius akan ketidakmampuan pemimpin dalam memahami dan melayani rakyat dengan baik. Etika silaturahmi dan kearifan lokal harus dihargai sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang efektif dan beretika.
Dalam rangka untuk membawa perubahan yang positif, JPKP NASIONAL Bogor Raya meminta Pj. Bupati untuk segera mengambil tindakan konkret dan bertanggung jawab terhadap aspirasi yang telah disuarakan oleh rakyat. Mereka bertekad untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Bogor, namun juga menegaskan bahwa langkah-langkah lebih lanjut akan diambil jika tidak ada perubahan yang signifikan dalam sikap dan tindakan Pj. Bupati terkait dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh rakyat Bogor.
Dengan Surat Audensi Kedua tidak ditanggapi oleh Pj. Bupati Bogor, JPKP langsung mengirim surat ke Informasi Publik dan Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Pj. Bupati Bogor. (Red).
